Makemycitysmart – Ditjen PSDKP tangkap dua kapal LGO4D ikan Vietnam di Laut Natuna-Kepri

Makemycitysmart – Direktorat Jenderal Pengawasan Pangkal Energi Maritim serta Perikanan( Ditjen PSDKP) Departemen Maritim serta Perikanan( KKP) membekuk 2 Kapal Ikan Asing( KIA) asal negeri Vietnam di perairan LGO 4D Laut Natuna Utara, di Provinsi Kepulauan Riau.

Plt. Dirjen PSDKP Pung Nugroho Saksono di Batam, Ahad, berkata penindakan itu bersumber pada data dari nelayan setempat, kalau ada 2 KIA Vietnam, BV 4417 TS( 100 GT) serta BV 1182 TS( 66 GT) yang melaksanakan aksi penahanan ikan bawah tangan dengan memakai perlengkapan ambil trawl di area perairan Laut Natuna Utara.

” Penindakan ini dicoba oleh Kapal Pengawas ORCA 02. Dikala diamankan, kedua kapten KIA Vietnam ini tidak bisa membuktikan bermacam dokumen- dokumen perizinan penahanan ikan yang legal,” ucap Pung Nugroho.

Sehabis dicoba penindakan, kedua KIA Vietnam yang bawa 20 anak buah kapal itu langsung dibawa ke pos PSDKP Batam.

“ Kita merespons kilat atas kompetisi dari nelayan serta warga. Pada jam 09. 03 Wib, pembedahan penahanan KIA Vietnam menghasilkan hasil serta kita sukses mengakhiri, mengecek serta menahan 2 bagian KIA berbendera Vietnam,” tutur ia.

Pung Nugroho menarangkan, sehabis dicoba penindakan, interogator Ditjen PSDKP menciptakan 15 ton ikan di dalam tempat penyimpanan 2 KIA Vietnam yang disita.

“ Jika cuma bidang dari hasil buruan bisa jadi ini 10 ton, yang sisi bisa jadi 5 ton. Tetapi kapal itu memakai trawl serta ini mengganggu terumbu karang yang terdapat. Kehancuran ilmu lingkungan itu lebih besar dari ekonomi yang didapat. Ini yang wajib kita piket,” tutur ia.

Beliau mengatakan PSDKP hendak senantiasa menangani jelas kepada perkara penahanan ikan bawah tangan dari kapal- kapal asing.

Atas aksi penahanan ikan dengan cara bawah tangan lgo4d alternatif yang dicoba kedua KIA Vietnam ini, hingga kedua kapten diresmikan selaku terdakwa serta dijerat dengan Artikel 92 Jo Artikel 26 bagian( 1) Artikel 98 jo Artikel 42 bagian( 3) Zona Maritim Serta Perikanan UU Nomor 6 Tahun 2023 Mengenai Penentuan Perppu No 2 Tahun 2022 mengenai Membuat Kegiatan.

Tidak hanya itu, dikenakan pula Artikel 85 Jo Artikel 9 UU No 45 Tahun 2009 mengenai pergantian atas UU RI No 31 Tahun 2004 Mengenai Perikanan, dengan bahaya ganjaran bui sangat lama 5 tahun serta kompensasi maksimum Rp2 miliyar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *